Woman Day 5, Diskusi RUU P-KS
Dokumentasi pasca kegiatan Woman Day.

Woman Day 5, Diskusi RUU P-KS

Minggu, 10 Februari 2019 - 06:23:22 WIB
0 | Kategori: Lifestyle |Dibaca: 558

Kenali.co, Jumat, 08 Februari 2019 bertempat di sekretariat BEM KBM UNJA telah disetujui pelaksanaan diskusi rutin atau biasa disebut dengan Hari Perempuan yang dilaksanakan oleh kementerian gerakan pemberdayaan perempuan (Gerdapuan). Kali ini perbincangan tentang pembuatan undang-undang yang dikeluarkan demi perbincangan seksi-akhir ini marak diperbincangkan. Berbagai pihak menyatakan diri Anda menolak dan tidak sedikit yang mengklaim itu harus segera disesuaikan.

Diskusi tersebut diawali dengan pemutaran video pertarungan yang dilakukan oleh seorang perempuan, sebagai pemantik. Memasuki acara yang ditunggu-tunggu, acara tersebut dibuka langsung oleh Gusti Asmarani, seorang anggota generasi integrasi muda (sebutan untuk mereka yang baru masuk BEM) yang sedang magang di pemerintahan gerdapuan. Penyampaian itu dipaparkan oleh Ida Zubaidah selaku direktur Beranda Perempuan selama satu jam penuh dengan pertanyaan yang diajukan oleh peserta diskusi.

Para peserta diskusi yang hadir mewakili anggota BEM UNJA secara umum, anggota Bem Fakultas yang diundang serta mahasiswa umum. Dikonfirmasi melalui telepon, Imelda selaku Sekmen Eksternal Gerdapuan membenarkan hal tersebut. Menurut Imel, hal ini sudah menjadi keharusan bagi BEM UNJA khusus di kementerian Gerdapuan ikut serta melakukan edukasi dalam rangka mencerdaskan mahasiswa Unja. “Iya benar, ini kan bentuk kepedulian kami serta pelaksanaan tugas” kata dia saat diwawancarai melalui telepon pada Jumat (8/2) malam.

Dijelaskan Imel, Kegiatan ini juga akan membantu dalam memahami sesuatu yang obyektif. Diskusi ini memuat isi RUU yang banyak disalah artikan oleh sebagian pihak. Rancangan undang-undang ini berisi aturan tentang ketentuan pengadilan, pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, perundangan, dan peraturan peralihan terhadap kasus pertentangan dengan menghadirkan negara dan masyarakat sebagai pencegah dan pelindung yang tidak diragukan. Dari berbagai pihak yang menentang sekiranya mereka memiliki alasan RUU ini terlalu subyektif dengan menyediakan perdebatan seksi tentang diri korban yang memerlukan “pertolongan” namun tidak mengacu pada redaksi “asusila” yang membuat pemaknaan secara literar dirasa kurang cocok dengan redaksi yang ada.

Selain itu, RUU ini belum mengakomodir pasangan yang tidak berstatus hukum jika melakukan tindakan asusila atas dasar suka sama suka. Alih-alih muncul beragam petisi tolak RUU P-KS, namun tidak diibangi dengan proses penggodokan di anggota dewan transparan. Menurut salah satu peserta diskusi, Vita menyatakan perlunya revisi dalam kerangka perbaikan RUU ini dengan melibatkan berbagai ahli seperti ahli tata bahasa, ahli hukum dan Ham, agama, pendidikan serta mereka yang konsen terhadap masalah perempuan.

Sementara beragam pihak memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan dengan harapan agar rutin dan mengangkat isu yang lebih hangat.

Penulis: Novita Sari

#News1


kenali.co