Sabela Gayo Tangani Dugaan Kriminalisasi Pengadaan di Pengadilan Ad-Hoc TIPIKOR Jambi
Adv. Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE

Sabela Gayo Tangani Dugaan Kriminalisasi Pengadaan di Pengadilan Ad-Hoc TIPIKOR Jambi

Rabu, 14 November 2018 - 13:33:55 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 515

Kenali.co, Sabela Gayo membantu Pengacara Lokal dalam menangani dugaan Tindak Pidana Korupsidi sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan tersebut dilakukan oleh terdakwa mantan Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam perkara Nomor Registrasi Perkara: PDS-01/N.5.12/Ft.1/10/2018. Sesuai dengan dakwaan JPU, dugaan telah terjadinya Tipikor Pengadaan dimulai dari proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang terlalu tinggi sehingga memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dalam kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Peralatan Poliklinik Set) Dana Konsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan sumber dana dari APBN 2014.

Dalam dakwaannya, JPU menekannya bahwa adanya kerugian keuangan negara dalam proses penyusunan HPS yang terlalu tinggi tersebut sehingga mengakibatkan adanya keuntungan yang tidak wajar yang diperoleh oleh Penyedia Barang/Jasa. Kemudian, JPU juga menyampaikan dalam dakwaannya bahwa HPS disusun tidak cermat dan tidak dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Agenda sidang pembuktian dilakukan pada hari Rabu, 14 Nopember 2018 di Pengadilan Ad-Hoc Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan beberapa orang saksi dalam persidangan tersebut. Para saksi yang dihadirkan oleh JPU dalam agenda persidangan tersebut terdiri dari mantan Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dan mantan Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang/Jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2014.

Adv. Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE dan Adv. Syafri, S.H dipercaya sebagai kuasa hukum Terdakwa S dalam perkara tersebut. Kemudian Adv. Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE selaku kuasa hukum dalam perkara tersebut menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 66 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa “HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara”. Dengan adanya ketentuan tersebut maka apa yang didakwakan oleh JPU bersifat sumir dan tidak berdasar. Sabela Gayo berharap agar perkara tersebut menemukan titik terang dan semua fakta terungkap di persidangan sehingga Terdakwa S dapat dibebaskan oleh Majelis Hakim dari segala tuntutan hukum.

Dalam pernyataannya kepada pers di Pengadilan Ad-Hoc Tipikor Jambi, Sabela Gayo menyampaikan bahwa perkara dugaan kriminalisasi ini dapat menjadi pelajaran bagi semua Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh Indonesia agar lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sabela Gayo juga menyarankan kepada semua Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/PjPHP/PPHP) untuk memiliki Pendamping Hukum Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka memberikan nasehat hukum pada setiap proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(*/ist)

#News1


kenali.co