Terjebak Dalam Sandiwara Demokrasi
Oleh: Al Ihya Yunus Putri, S.Sos.

Terjebak Dalam Sandiwara Demokrasi

Sabtu, 04 Agustus 2018 - 07:49:32 WIB
0 | Kategori: Kolom |Dibaca: 483

Kenali.co, Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2019, maka itu artinya kita akan memasuki ”tahun politik”, begitulah orang-orang berkata. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 semakin hangat untuk diperbincangkan, bahkan masing-masing partai politik sudah sibuk mempersiapkan calon yang akan diusung sebagai perwakilan partai. Tak hanya itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menarik simpati masyarakat pun mulai gencar dilakukan dan hal ini terus berulang, semua sudah tahu cara mainnya bahkan tak sedikit masyarakat yang sudah faham dengan permainan demokrasi. Tapi mereka sudah terjebak dalam sandiwara demokrasi, sehingga mau tidak mau harus ikut bermain didalamnya.

Layaknya hajatan besar, Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setiap lima tahun sekali tersebut tentu memerlukan banyak biaya dan butuh persiapan agar sukses sampai hari H. Maka sudah menjadi hal yang wajar apabila setiap calon harus mempersiapkan modal yang banyak agar tujuan yang diinginkan tercapai. Begitu miris, para penguasa disibukkan dengan urusan perebutan kekuasaan dan pencitraan sementara rakyat sengsara, hidup jauh dari kata sejahtera.

Harapan semu dibalik Pemilu

Ibarat kata pepatah “sayur tanpa garam” apabila kampanye tanpa janji, setiap Paslon (Pasangan Calon) dalam Pemilu diharuskan memiliki visi dan misi yang harus diwujudkan serta janji-janji yang harus ditepati. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati rakyatdan seolah tak cukuphanya sekedar visi dan misi serta janji saja, para Paslon perlu mencari cara lain agar rakyat semakin tertarik, maka tak jarang terjadi kecurangan dalam kampanye, akhirnya terbentuklah istilah serangan fajar.

Dalam dunia politik Indonesia, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang di lakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu (Sumber:Wikipedia).

Sebagai salah satu contoh fakta janji rezim hari ini yang sama sekali tidak diwujudkan dalam kepemimpinannya adalah janjicalon presiden Joko Widodo mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden bersama wakilnya, M Jusuf Kalla. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor. "Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (2/7/2014). Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi. "Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucapnya. (Sumber: Kompas.com).

Namun yang terjadi justru tidak demikian, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog. Nantinya, izin impor tersebut akan dibatasi hingga Juli ini. "Sudah ada. Jadi sudah kita luncurkan sampai  Juli. Terserah Bulog, tapi intinya kita itu memberikan negara asal ke mereka (Bulog). Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Pakistan, India. Total keseluruhan 500 ribu" ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (15/5/2018). "Pokoknya saya sudah menjalankan tugas saya dengan memberikan persetujuan impor untuk 500 (ribu ton) yang kedua" tambah Oke. (Sumber: Liputan6.com).

Lihatlah apa yang terjadi setelah pemilu usai? Janji tinggallah janji, yang berkuasa seolah lupa karena telalu asyik menikmati tahta dan meninggalkan harapan semu untuk rakyat. “Tak apa rakyat sengsara yang terpenting Ia bahagia”, begitulah kira-kira ungkapan yang tepat untuk penguasa yang tujuannya hanya kuasa dan tahta. Dari dulu hingga sekarang, entah sudah Pemilu yang keberapa ternyata sama, hanya sekedar janji dan janji tanpa ada bukti dalam realita kehidupan rakyat.

Cacatnya Sistem Demokrasi

Namun demikian, dalam melihat persoalan pemilu tidak boleh terjebak pada masalah teknis semata. Bagaimanapun pemilu sesungguhnya adalah bagian dari sistem demokrasi. Demokrasi memang sudah cacat dari awal, sistem buatan manusia yang nyatanya tak mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan hanya milik segelintir orang saja, sistem ini hanya dijadikan alat agar bisa mengeruk kekayaan rakyat. Maka masih layakkah kita mempertahankan sistem seperti ini?

Sistem yang diterapkan hari ini membuat negeri kian sekarat, maka tinggal menunggu waktu untuk mati. Kerusakan di berbagai lini tak dapat lagi dipungkiri, anak muda hanya disibukkan dengan urusan pribadi dan tak kritis lagi. Mahasiswa dibungkam dengan tudukan radikal dan kampus-kampus gencar melakukan gerakan de-radikalisasi. Hutang luar negeri meningkat, kebutuhan pokok naik, masyarakat tercekik bahkan berita kematian karena kelaparan dipertontonkan, belum lagi biaya pendidikan mahal, anak-anak putus sekolah demi harus mencari rupiah serta layanan kesehatan jauh dari kata prima, kecuali untuk mereka yang sanggup membayar biaya.

Kita semua tahu, negeri ini sangat kaya dengan limpahan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Dari sabang sampau merauke, mulai dari daratan hingga lautan, semua kekayaan alam tersimpan. Tapi sayang seribu sayang, yang menikmati hasilnya bukanlah rakyat, tapi siapa yang memiliki modal. Yang kaya makin berjaya, yang miskin makin melarat.

Islam Solusi Hakiki

Berharap pada sistem yang sama ibarat menaiki mobil yang rusak. Berapa kalipun diganti sopirnya jikalau mobilnya yang rusak maka sama saja. Maka yang perlu diganti adalah kedua-duanya yakni mobil dan sopirnya. Maka solusi yang tepat untuk segala permasalahan yang ada pada negeri ini adalah mengganti sistem sekaligus rezimnya. Lalu sistem apa yang tepat dan mampu dijadikan solusi hakiki? Maka jawabannya adalah sistem Islam.

Islam adalah din (agama) yang sempurna. Sejak diturunkan empat belas abad silam, Islam telah memberikan kepada manusia pemecahan secara menyeluruh atas semua permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi oleh manusia. Sebagai pedoman yang dibuat oleh Allah, tentu saja Al-Quran mampu memcehkan permasalahan yang terjadi pada makhluknya, karena Allah Maha Mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan makhluknya sekaligus bagaimana memecahkan problematika tersebut.Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan diseputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya. Itulah wujud dari kesempurnaan Islam.

Islam mengatur politik dan pemerintahan yang mana tugas penguasa adalah mengurusi urusan umat (ri’ayah syu’un al-ummah) bukan seperti politik demokrasi yang berorientasi pada kekuasaan. Aktivitas politik dalam demokrasi cenderung menghalalkan segala cara, menerapkan hukum buatan manusia, yang mana manusia cenderung terbatas, lemah, dan serba kurang sehingga hukum yang diterapkan bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan dan kepentingannya. Sebaliknya aktivitas politik Islam bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah sang pemilik langit dan bumi, sang Khaliq Wa Mudabbir (pencipta dan pengatur) sehingga terwujudlah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Selain itu, sistem ekonomi di dalam Islam disusun atas tiga buah asas yaitu kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan kepada masyarakat yang hidup dalam naugan daulah Islam. Yang mana setiap kepemilikian diatur oleh Negara sesuai syariat sehingga tidak ada kesejangan ekonomi yang begitu jauh seperti saat ini. Maka, sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam, solusi hakiki atas segala permasalahan. Jawaban atas segala persoalan. Menerapkan islam secara kaffah (keseluruhan) di segala lini kehidupan dalam naungan Daulah Islam. (Wallahu ‘alam)

Penulis adalah Anggota Komunitas Mahasiswa Jambi Menulis

#News1


kenali.co