Pro Kontra Pemira Unja, Ardy Mendukung Penuh Program Rektor
Ardy Irawan - Haris Sai Anhar, presiden dan wakil presiden mahasiswa Unja periode 2018-2019.

Pro Kontra Pemira Unja, Ardy Mendukung Penuh Program Rektor

Minggu, 03 Juni 2018 - 18:56:50 WIB
0 | Kategori: Campus |Dibaca: 940

Kenali.co, JAMBI- Pesta demokrasi di Universitas Jambi (Unja) telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan keputusan pleno Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (Kpu-m ) pada 1Juni lalu, telah ditetapkan pasangan nomor urut 2 dari partai Bintang Mahasiswa yakni Ardy Irawan dari fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Haris Sai Anhar dari fakultas Pertanian sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa Unja periode 2018-2019 mendatang.

Ardy Irawan melalui wawancara di media sosial menerangkan bahwa pasca ditetapkannya sebagai presiden terpilih, ia merasa bahwa hal tersebut adalah amanah yang besar. Bahkan menurutnya, sejak dicalonkan menjadi presiden oleh partai terbesar di Unja tersebut, ia kemudian mengukur kapasitas dan kualitas diri terkait kesanggupannya.

Ditambahkan Ardy, langkah pertama yang akan ia lakukan adalah membentuk kabinet baru yang kemudian secara bersama turut merumuskan program kerja. Secara umum kata Ardy, dalam masa kepemimpinannya ia akan mendukung penuh program Rektor Unja yang berorientasi kepada mahasiswa seperti program PKM, PMW dan program hibah bina desa. Selain itu ke depan BEM Universitas Jambi akan berbasis IT. 

"Kita akan galakkan penggunaan IT agar semua program BEM dapat diketahui masyarakat luas" ujarnya. 

Ia juga mengatakan bahwa BEM Unja ke depan akan merangkul semua elemen dan menjalankan jalur koordinasi dengan para Gubernur BEM, UKM, dan pihak-pihak  yang dapat membantunya mewujudkan perubahan ke depan.

Dalam dekade perjalanan sejarah perpolitikan kampus Unja, Pemira (pemilu raya) tahun 2018 memang terlihat unik. Pasalnya, terdapat pro kontra dalam proses pelaksanaan yang mengakibatkan tertundanya suksesi tersebut selama 3 bulan. Muhammad Irawan selaku mantan ketua Kpu-m tahun 2015 menyatakan bahwa proses dan mekanisme Pemira tahun 2018 telah dilaksanakan dengan cukup baik dan dijalankan sesuai dengam aturan yang berlaku (UU Pemira, read).

Menurut Irawan, terkait gagalnya pemira di sejumlah fakultas diakibatkan tidak kooperatifnya segelintir mahasiswa di fakultas tersebut sehingga pemira digagalkan. "Ini murni bukan kesalahan kpu" ungkapnya. 

Penetapan atau pleno kemarin adalah kebijaksanaan yang cukup baik diambil oleh ketua kpu dan anggotanya, tungkas beliau. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara pemira tahun 2018 dan selamat bagi presiden-wakil presiden serta gubernur dan wakil gubernur terpilih di fakultas masing masing," ungkap mahasiswa aktif Magister Pendidikan Ekonomi Unja tersebut.

Terpisah, Nopri Yanto selaku wakil ketua Kpu - m menjelaskan bahwa keputusan Kpu mengenai penetapan Ardy - Haris sebagai presiden Unja tahun 2018-2019 berdasarkan perolehan surat suara dan penetapan pleno adalah satu keputusan yang solutif atas tersiarnya tuduhan Kpu yang tidak bertanggung jawab. 

Menurutnya, Kpu telah lama ingin menetapkan hasil Pemira dari 6 fakultas yang telah melaksanakan suksesi tersebut namun melalui komunikasi Kpu dan WR 3 bahwa Kpu diminta untuk menahan diri menjelang dilaksanakannya rapat Adhoc yang terdiri dari seluruh WD 3 setiap fakultas di lingkungan Unja, BEM, MAM, Kpu maupun pihak penggugat. Namun selang waktu 1 bulan pihak Kpu tidak mendengar adanya rapat tersebut. Oleh sebab itu, pada 1 Juni lalu Kpu menggelar rapat pleno penetapan presiden- wakil presiden, mam, serta gubernur dan wakil gubernur di 6 fakultas yang telah melaksanakan pemira. 

Rapat tersebut kata Nopri dihadiri oleh 19 anggota Kpu yang keseluruhan mencapai 36 orang anggota. Rapat tersebut juga dihadiri oleh 3 partai mahasiswa yaitu PPM, PSI serta PBM. Mengenai ketetapan yang dilakukan oleh Kpu, keputusan tersebut sudah sah ungkapnya, Sebab hal tersebut adalah kewenangan Kpu sebagai pihak penyelenggara atas SK yang dikeluarkan oleh Rektor Unja. 

"Untuk sebagian fakultas yang belum melaksanakan pemira nanti kita bicarakan lagi," kata Nopri. 

Menurutnya, pengambilan sikap melalui PLT yang digembor-gemborkan akan menciderai demokrasi mahasiswa. Hal itu juga kata Nopri berdasarkan analisis dari pemira sebelumnya yang hanya berjumlah kurang dari 8000 suara. Sedangkan di tahun ini, sudah masuk 4000 suara meskipun baru 6 fakultas yang melaksanakan. Ia juga menyayangkan kelompok kecil yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan sifat yang tidak intelek seperti pencurian kotak suara, menghalangi Kpu, sampai dengan mencuri surat suara di fakultas yang melaksanakan pemira.

Ditambahkan Nopri, Kpu sudah berusaha mengerjakan amanah dan mandat sebaik mungkin yang telah diberikan oleh keluarga besar mahasiswa Unja. Namun jika ada kesalahan dalam pelaksanaannya menurut Nopri adalah masalah yang wajar karena hal tersebut adalah proses pembelajaran. 

Ia juga berharap adanya kritik yang dilayangkan oleh mahasiswa berupa kritik yang membangun bukan kritik yang mematikan langkah Kpu, pungkasnya.

Penulis : Novitasari

#News1


kenali.co