DKN Kunjungi Kota Jambi, Panwaslu : Ada 80 Ribu Warga Tidak Dikenal

DKN Kunjungi Kota Jambi, Panwaslu : Ada 80 Ribu Warga Tidak Dikenal

Rabu, 14 Maret 2018 - 20:50:07 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 104

Kenali.co, JAMBI- Kedatangan Kunjungan kerja Dewan Ketahanan Nasional (DKN) di ruang utama kantor walikota Jambi, Rabu (14/3). Diantaranya membahas Pembinaan Ketahanan nasional secara komprehensif yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Republik Indonesia.

B Agustin Silitonga, Ketua Tim Rombongan DKN yakni melakukan pemetaan mengenai potensi permasalahan yang ada. Seperti politik, ekonomi, ideologi, sosial, agrobisnis dan lainnya.

"Untuk tahapan pertama kita lalukan dengan cara audensi, dengan analisa secara tajam," katanya saat Audensi, Rabu (14/3).

Selanjutnya akan digelar wawancara pertanyaan terkait masukan sebanyak mungkin melihat hal-hal ini menjadi penting. Satu Diantaranya Masalah hukum dan peradilan saat pemilu.

"Kita tidak mau, masalah pemilu tidak selesai di daerah, bahkan harus diselesaikan hingga hingga ke Jakarta. Kalau hanya beberapa kabupaten kota saja, tidak masalah," ujarnya.

Setelah selesai audensi ia juga menyebutkan bahwa kota Jambi saat ini tidak memiliki masalah yang krusial. Ia menilai beberapa masalah yang ada bisa diselesaikan di daerah.

"Intinya Kita akomodir semua masalah yang ada. Kita berharap semua masalah berjalan dengan baik dan Pilkada berjalan aman," ujarnya.

Sementara itu, menurut Ari Juniarman Ketua Panwaslu kota Jambi menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi saat ini. Seperti Money politik dan netralitas ASN yang menjadi masalah penting.

Beberapa potensi masalah tersebut diantaranya, Pertama dari data  yang dimiliki Panwaslu, ada sekitar 80 ribu warga yang tidak dikenal menjadi daftar pemilih. Setelah tim KPU turun ada warga yang sudah pindah, tidak dikenal, dan juga meninggal. 

"ini menjadi awal dari masalah yang krusial. Jika memang pindah mengapa masih masuk dalam daftar pemilih," ujarnya.

Kedua, Media sosial yang saat ini sudah menjadi tahapan kampanye, memiliki potensi masalah. Seperti ujaran kebencian dan keterlibatan ASN dalam berpolitik.

"Untuk saat ini belum ada akun yang diblokir, namun jika akan merugikan paslon maka akan kita masukkan dalam daftar blokir," katanya.

Ketiga, Alat peraga kampanye (APK) hilang ada sekitar 12 APK yang hilang milik. Namun sudah direkomendasi ke KPU untuk segera diganti. 

"Jika sudah diganti maka akan menjadi tanggung jawab paslon," ujarnya.

Menanggapi hal ini kepala Dukcapil kota Jambi Mulyadi Yatub menyebutkan bahwa data tersebut baru diketahui oleh pihak Dukcapil. Menurutnya, data tersebut tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Dukcapil. Karena data yang dimiliki oleh panwaslu merupakan data dari Kemendagri. Sementara data kependudukan dari Dukcapil setiap harinya mengalami perubahan. 

"Nanti mana saha Data belum sinkron akan segera disinkronisasikan," kata Mulyadi Yatub Usai Audensi Rabu (14/2).

Dirinya mencontohkan data yang ada di panwaslu berasal dari data pilgub 2015 lalu. Sementara misalnya data warga yang pindah dan warga yang meninggal setiap harinya terus bertambah.

"Itu hanya acuan Panwaslu saja, namun tim KPU nantinya akan turun kelapangan berapa jumlah yang sebenarnya. Data 80 Ribu ini kan tidak serta merta semuanya tidak dikenal, data ini baru data statistik saja," ujarnya.

Ketika ditanyakan kapan target penyelesaian angka 80 Ribu KTP yang tidak dikenal. Mulyadi Yatub menyebutkan bahwa itu domainnya KPU. 

"kita hanya menyiapkan data yang dibutuhkan KPU saja," katanya.

Bahkan dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengeluarkan daftar pemilih Sementara (DPS) dalam bentuk Soft copy, yang nantinya akan dicocokkan oleh RT di masing-masing kelurahan.

Setelah dicocokkan oleh RT masing-masing, ataukah ada pengurangan atau penambahan. maka pihaknya akan segera mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

(Ali)

#News1


kenali.co