Dewan: UU Terkait Lakalantas Perlu Dikaji

Dewan: UU Terkait Lakalantas Perlu Dikaji

Selasa, 07 November 2017 - 20:04:37 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 332

Kenali.co, JAMBI -Terkait adanya laporan warga yang ditolak saat hendak mengurus asuransi kecelakaan ke Jasa Raharja, Komisi IV DPRD Kota Jambi menggelar hearing dengan melibatkan PT Jasa Raharja Cabang Jambi, Selasa, (7/11/2017).

Hearing ini menindaklanjuti laporan Firman yang keluarganya ketika itu menjadi korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas) mobil truk yang lepas kendali dan masuk jurang, Senin 16 Oktober 2017 lalu yang mengakibatkan adanya korban jiwa.  Namun ketika Para ahli waris ingin mengurus asuransi jiwa ke Jasa Raharja ditolak dan tidak bisa mendapatkan santunan. Hal ini membuat para ahli waris mengadu ke dewan untuk mempertanyakan persoalan penolakan santunan tersebut.

Di dalam pertemuan, Amanudin, Kepala Cabang Jasa Raharja Jambi mengaku bahwa kecelakaan yang menelan korban jiwa tersebut bersifat kecelakaan tunggal. Sesuai dengan Undang-undang nomor 33 dan 34 tahun 1965 akibat kecelakaan tunggal tidak bisa diberikan santunan. "Sesuai surat keterangan Kepolisian, kecelakaannya tunggal," ucapnya.

Jelasnya kembali, Jasa Raharja memberikan hak santunan dan menjamin seluruh asuransi bagi angkutan umum. Tetapi jika korban bersifat berada di dalam kendaraan dan tidak ada kendaraan lain yang menyebabkan kecelakaan, korban tidak berada dalam lingkup Jasa Raharja.

"Santunan tidak bisa dibayarkan, kita mengacu UU," tegasnya.

Usai mediasi, Komisi IV DPRD Kota Jambi masih mempertanyakan terkait keputusan laka tunggal yang terjadi tersebut. Kronologis kecelakaan yang disampaikan oleh korban, Resti Sari, mengatakan bahwa sebelum masuk jurang mobil truk yang ditumpanginya dari Jambi hendak ke Teluk Majelis itu mengelak karena adanya mobil parkir yang menghalangi. Sehingga supir hilang kendali.

Menyikapi kronologis tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Efron Purba mempertanyakan soal UU 33 dan 34 tahun 1965 sebagai acuan Jasa Raharja dalam mengambil keputusan. Sebagaimana diketahui UU 33 berbunyi "Korban yang berhak atas santunan yaitu setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Sedangkan UU 34 berbunyi "Korban Yang Berhak Atas Santunan, adalah pihak ketiga yaitu, setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor". Hal ini membuat Komisi IV beranggapan UU 33 dan 34 tahun 1965 tidak secara rinci menjelaskan dan terkait lakalantasnya masih bias.

"Kan perlu adanya sebab dan akibatnya," kata Efron.

Selain itu, UU 33 dan 34 tahun 1965, Komisi IV merasa sudah cukup lama dan tidak adanya revisi hingga saat ini. Komisi IV berharap perlu adanya revisi dari pusat. Di dalam UU tersebut, rincian laka tunggal yang tidak dirincikan, begitu juga laporan kepolisian, "Apakah laporan kepolisian itu mutlak? seharusnya kan tidak harus mutlak. Jasa Raharja harus klarifikasi langsung, tetapi dalam aturan itu tidak ada penjelasan," ucapnya.

Dengan masih adanya keraguan UU 33 dan 34 soal lakalantas tunggal, Komisi IV juga akan berencana melakukan konsultasi ke Jasa Raharja pusat. "Persoalan ini masih butuh kajian komperhensif. Kita akan berikan masukan ke pusat. Terkait permaslahan yang terjadi di kabupaten, untuk dituangkan secara khusus. Itu kita harapkan," harap Efron.

(Ali)

#News1


kenali.co