Pengukuhan Pejabat dan SKPD Baru Tanjabtim Dipercepat

Pengukuhan Pejabat dan SKPD Baru Tanjabtim Dipercepat

Minggu, 01 Januari 2017 - 17:45:31 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 488

Kenali.co, MUARASABAK – Pengukuhan sejumlah pejabat pelaksana tugas (Peltu) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tampaknya akan dipercepat tiga hari dari rencana awal. Percepatan jadwal pengukuhan ini, setelah Pemkab Tanjabtim berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“KASN meminta agar pemda tidak terlalu lama dalam menetapkan pejabat aselon II, karena ini akan berpengaruh pada penempatan PNS di SKPD baru. Sementara nomenklatur terbaru sendiri, sudah berlaku mulai 1 Januari 2017,” kata Sekda Tanjabtim H. Sudirman.

Pada awalnya, pengukuhan pejabat yang telah dipeltukan direncanakan akan dikukuhkan pada 6 Januari mendatang. Namun dengan adanya intruksi dari KASN tersebut, Pemkab pun akhirnya mempercepat jadwal pengukuhan pada 3 Januari mendatang.

SKPD baru tersebut antara lain seperti, Dinas Dina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang memisahkan diri dari Dinas Perhubungan dan Kominfo.  Sementara SKPD yang dihapus seperti Dinas ESDM, BP4K, Korpri, dan bidang Kehutanan serta Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) yang dialihkan ke Pemprov Jambi.

Setelah pengukuhan lanjut Sekda, Pemkab Tanjabtim akan secepatnya melaksanakan lelang jabatan. Dimana lelang jabatan ini memang baru dapat dilaksanakan pada 2017, sementara di 2016 digunakan mekanisme job and fit. “Sesuai intruksi bupati lelang jabatan akan dimulai sekitar 10 Januari nanti,” ucapnya.

Sementara beberapa nama yang dikabarkan akan ditempatkan di posisi strategis, mengaku belum mendapat informasi resmi terkait penempatan tersebut. Terlebih meenurut mereka, pengangkatan atau pemindahan merupakan hak prerogtif seorang kepala daerah.

“Saya belum mendapat informasi, yang jelas sebagai ASN saya siap ditempatkan dimanapun. Terlebih hal ini merupakan hak prerogatif bupati, jadi biarlah beliau yang menentukan,” ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya, dan dikabarkan bakal menempati posisi sebagai staf ahli.

(zal)

#News1


kenali.co