Kenali.co, MUARA BULIAN – Penggantian Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Batanghari, yang dinilai secara mendadak merupakan bentuk permainan dan lobi oleh oknum Pejabat di Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Hal ini dibuktikan dengan terus menjadi polemik didalam sekolah tersebut. Rahmini selaku Kepala SMPN 3 Batanghari yang baru diganti, dinilai tidak layak menjabati posisi tersebut.
Bukti lobi dan ada permainan ini, terlihat jelas diakun sosial. Ada komentar balasan antara, Rahmini dan Rijaludin sebagai Asisten I Setda Batanghari yang memuluskan Rahmini menjadi Kepala SMPN 3 Batanghari.
“Terimakasih konfirmasinya Pak, Moga Pertemanan ini membawa banyak kebaikan," tulis Rahmini.
" Mohon bersabar untuk melaksanakan tugas sebagai kepsek yo, SK sudah ditandatangani boss,” balas Rijaludin.
Berdasarkan sumber lain yang diperoleh Jambi One, bahwa sebanyak 33 guru di SMPN 3 Batanghari, tidak setuju dengan pengangkatan mendadak ibu Rahmini sebagai Kepsek SMPN 3 Batanghari.
“Ada 33 guru yang tidak setuju ibu Rahmini menjadi Kepsek, karena dia ambisi dan haus jabatan, dan belum layak menjadi seorang Kepala Sekolah, karena belum mengikuti orientasi sebagai Kepsek, artinya jabatan ini ada jual beli,” beber sumber seorang guru SMPN 3 Batanghari yang enggan namanya ditulis beberapa waktu yang lalu.
Untuk diketahui, penggeseran posisi Kepala Sekolah SMPN 3 Batanghari yang secara mendadak dan penuh dengan keganjalan itu, terus menuai protes dari guru guru yang mengajar disekolah tersebut.
Kalau pergantian Kepala Sekolah dimotori oleh Asisten atau Kepala SKPD lain. Artinya, ada permainan dalam jabatan di Pemerintahan Batanghari ini.
“Kalau jalurnya lewat SKPD lain, tidak dari Dinas Pendidikan tentulah ada permainan dalam jabatan ini,” ucapnya tidak mau panjang lebar.
Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari, Dra. Jamilah, sebelumnya mengakui tidak ada laporan terkait pergantian masalah digantinya Kepsek dibawah naungan dinasnya itu.
“Saya baru mengetahuinya setelah SK telah diterbitkan. Sebelumnya tidak ada laporan untuk pergantian yang masuk ke dinas PDK. Kalau sekarang saya sudah menerima SK nya tersebut,” jelasnya.
(fai)
Kenali.co, MUARA BULIAN – Penggantian Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Batanghari, yang dinilai secara mendadak merupakan bentuk permainan dan lobi oleh oknum Pejabat di Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Hal ini dibuktikan dengan terus menjadi polemik didalam sekolah tersebut. Rahmini selaku Kepala SMPN 3 Batanghari yang baru diganti, dinilai tidak layak menjabati posisi tersebut.
Bukti lobi dan ada permainan ini, terlihat jelas diakun sosial. Ada komentar balasan antara, Rahmini dan Rijaludin sebagai Asisten I Setda Batanghari yang memuluskan Rahmini menjadi Kepala SMPN 3 Batanghari.
“Terimakasih konfirmasinya Pak, Moga Pertemanan ini membawa banyak kebaikan," tulis Rahmini.
" Mohon bersabar untuk melaksanakan tugas sebagai kepsek yo, SK sudah ditandatangani boss,” balas Rijaludin.
Berdasarkan sumber lain yang diperoleh Jambi One, bahwa sebanyak 33 guru di SMPN 3 Batanghari, tidak setuju dengan pengangkatan mendadak ibu Rahmini sebagai Kepsek SMPN 3 Batanghari.
“Ada 33 guru yang tidak setuju ibu Rahmini menjadi Kepsek, karena dia ambisi dan haus jabatan, dan belum layak menjadi seorang Kepala Sekolah, karena belum mengikuti orientasi sebagai Kepsek, artinya jabatan ini ada jual beli,” beber sumber seorang guru SMPN 3 Batanghari yang enggan namanya ditulis beberapa waktu yang lalu.
Untuk diketahui, penggeseran posisi Kepala Sekolah SMPN 3 Batanghari yang secara mendadak dan penuh dengan keganjalan itu, terus menuai protes dari guru guru yang mengajar disekolah tersebut.
Kalau pergantian Kepala Sekolah dimotori oleh Asisten atau Kepala SKPD lain. Artinya, ada permainan dalam jabatan di Pemerintahan Batanghari ini.
“Kalau jalurnya lewat SKPD lain, tidak dari Dinas Pendidikan tentulah ada permainan dalam jabatan ini,” ucapnya tidak mau panjang lebar.
Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten Batanghari, Dra. Jamilah, sebelumnya mengakui tidak ada laporan terkait pergantian masalah digantinya Kepsek dibawah naungan dinasnya itu.
“Saya baru mengetahuinya setelah SK telah diterbitkan. Sebelumnya tidak ada laporan untuk pergantian yang masuk ke dinas PDK. Kalau sekarang saya sudah menerima SK nya tersebut,” jelasnya.
(fai)