Ijal Sebut Devisit Akibat Pemaksaan Program GDM
Aksi demo di depan gedung DPRD Bungo

Ijal Sebut Devisit Akibat Pemaksaan Program GDM

Kamis, 08 Desember 2016 - 21:29:07 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 881

Kenali.co, MUARA BUNGO - Persoalan tenaga kerja kontrak (honorer) di Kabupaten Bungo sepertinya tak kunjung selesai. Upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah honorer yang dianggap menjadi beban pemerintah ini selalu ditentang berbagai pihak.

Salah satu yang menentang langkah pemerintah ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Padams. Dimana LSM Padams kembali melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati dan gedung DPRD Bungo untuk yang kedua dilakukannya. Kamis (8/12).

LSM Padams menilai kebijakan yang diambil pemerintah tersebut tidaklah pro rakyat, dimana saat anjloknya perekonomian masyarakat saat ini, pemerintah Kabupaten Bungo malah akan menambah angka pengangguran.

"Kebijakan ini sangatlah tidak pro rakyat. Makanya kami akan selalu menggelar unjuk rasa agar pemerintah tidak melakukan pengurangan terhadap tenaga kerja kontrak, kami kasihan dan peduli dengan mereka, kalau seperti ini pemerintahan baketepai (berantakan) namanya ," ucap Rizal Fahlepi ketua LSM Padams.

Rizal menyebutkan kalau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi tenaga kerja kontrak. Seleksi itu disebut cuma pandai-pandai dari tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bungo.

"Saya berharap permasalahan honorer dikembalikan kepada SKPD masing-masing, jika masih dibutuhkan ya silahkan diperpanjang kontraknya. Karena mereka yang lebih mengetahui kebutuhan dan kemampuannya untuk membayar gaji. " ucap pria yang akrab Ijal ini.

Sementara devisit yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bungo saat ini dinilai Ijal karena pemaksaan program Bupati H.Mashuri Rp 250 juta pertahun yang dicantumkan dalam visi dan sudah dituangkan dalam RPJMD.

"Saya rasa devisit ini karena Bupati Bungo H.Mashuri terlalu memaksakan program Gerakan Dusun Membangun (GDM) dengan nilai Rp 250 juta setiap desa," ucap pria yang akrab Ijal ini.

Ijal berjanji akan terus melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah, sampai ada jaminan dari pemerintah tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja kontrak. Dan ia juga berjanji akan mendemo anggota DPRD yang pro pemangkasan.

"Kalau aspirasi kami tidak didengar disini, maka kami akan lakukan aksi di Jambi. Kalau di Jambi juga tidak didengarkan, maka kami akan melakukan aksi di Istana Negara ," tutup Ijal.

(Put)

#News1


kenali.co