Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Praktik Korupsi
Walikota Jambi SY Fasha

Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Praktik Korupsi

Selasa, 24 Mei 2016 - 19:48:05 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 496

Kenali.co, JAMBI - Kasus korupsi selalu saja muncuk dan tidak jarang menyangkut "orang orang besar". Bahkan berdasarkan data dari kejaksaan tinggi,sebagian besar kasus korupsi menimpa PNS. Kasusnya 80 persen karena pengadaan barang dan jasa. Ini terkait serapan anggaran yang tidak maksimak disetiap SKPD. Bahkan serapan anggaran di Provinsi Jambi berdasarkan data tidak sampai 70 persen.

Hal ini terungkap dalam sosialisasi program anti korupsi dengan tema Peran pengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam mencegah dan memerangi korupsi yang digelar di kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)kemarin.

Menurut Erlan Suherlan, Adpipsus kejaksaan tinggi Jambi saat menjadi salah satu narasumber bahwa mayoritas perkara korupsi yang ada di provibsi jambi dikarenakan pengadaan barang dan jasa.

"Kerap kali pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan,"ujarnya.

Dijelaskannya bahwa selama 2015, ada sebanyak 10,4 M uang negara yang terselamatkan di Provinsi Jambi. Jumlah tersebut berasal dari LID (penyelidikan) 60 perkara, DIK (penyidikan) 94 perkara dan TUT (penuntutan) 62 perkara. "Kasus korupsi tentu sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan disuatu negara. Semakin tinggi kasus korupsi disuatu negara,maka tingjat kemiskinannya semakin tinggi,meskipun belum ada penelitian khusus mengenai hal ini,"ujarnya.

Sementara itu menurut Piping, Perwakilan dari BPKP pusat yang juga menjadi salah satu narasumber bahwa pada 2014, Indonesia berada pada urutan 107, sedangkan 2016 masuk urutan 88 negara bebas korupsi.

"Memang ada perbaikan,namun Indonesia masih jauh dari negara seperti singapura dan malaysia dalam hal memerangi korupsi,"ujarnya.

Menurut Piping,secara nasional, berdasarkan data KPK tahun selama 2004-2012,jumlah uang negara yang dikorupsi sebesar Rp39,3 Triliun. Sedangkan selama 2012- 2014 jumlah uang dari hasil penindakan kasus tindak pidana korupsi (TPK) dan gratifikasi sebesar Rp358,9 Miliar. Dari jumlah tersebut ada 1,096 Triliun uang negara yang terselamatkan.

"Jika kita hitung, uang hasil korupsi tersebut bisa membangun jembatan,jalan,sekolah dan lainnya. Sehingga tidak ada lagi anak anak yang harus berjuang menyeberangi jembatan yang rusak saat akan kesekolah,"bebernya.

Sementara itu menurut Walikota Jambi SY Fasha mengaku kesulitan mencari orang yang bisa menangani pengadaan barang dan jasa disetiap SKPD.

"Karena mereka mengeluh dan takut sering dipanggil. Begitu juga dengan proses tender dimana terkadang harus tender ulang karena ada rekanan yang kalah tender tidak terima. Maka dengan adanya sosialisasi ini,skpd bisa lebih paham lagi tentang hukum,"ujarnya sesudah membuka acara.

Sementara itu, Fasha yakin dan optimis kota Jambi bisa meraih WTP tahun ini. "Kita harus optimis,dan kita sudah mempersiapkan sistem Adm sebaik mungkin dan program kami sudah mengarah ke WTP,"ujarnya.

(ali)

#News1


kenali.co