Pemerintah Daerah Bisa Dipidanakan
Jika Abaikan Jalan Rusak Sehingga Menjatuhkan Korban

Pemerintah Daerah Bisa Dipidanakan

Jumat, 13 Mei 2016 - 19:13:11 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 549

Kenali.co, MUARA BUNGO - Korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak sebenarnya mendapat peluang untuk mempidanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Provinsi atau bahkan pemerintah pusat selaku penyelenggara.

Seperti disampaikan oleh pemerhati Hukum Safri, SH.MH. Ia menyebutkan hak korban sudah jelas tertera dalam Undang - Undang (UU) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dimana dalam UU tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan harus memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas." ucapnya, Jumat (13/5/2016).

‎Lanjutnya, meskipun belum dapat melakukan perbaikan maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas‎ seperti yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 dan 2, serta pasal 25, dan 26.

"Pasal 24 (1) mengatakan Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. " jelasnya.

Sementara Pasal 25 (1) mengatakan Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan

"Pasal 26 (1) menyebutkan Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh, Pemerintah untuk jalan nasional, Pemerintah Provinsi untuk jalan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan jalan Desa, badan usaha jalan tol untuk jalan tol," ucapnya.

Dijelaskannya, jika kedua langkah antisipasi pencegah terjadi kecelakaan itu masih belum dilakukan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas maka baik pemerintah pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dapat digugat ke Pengadilan.

"Hal ini diatur dalam pasal 273 ayat 1, 2, dan 3. Ancaman hukuman penjara dalam pasal tersebut yakni 6 bulan - 5 tahun penjara.‎ Berikut petikan ketiga ayat dalam pasal 273 yang mengatur mengenai ancaman denda maupun pidana penjaranya.," bebernya.

Sementara Pasal 273 berbunyi (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

"Ayat (2) menyebutkan Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)." Jelasnya.

Sementara pasal (3) berbunyi Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

"Dengan dasar tersebut maka pihak Pemerintah bisa digugat, dengan demikian harapannya pihak pemerintah tanggap terhadap jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan," Tutupnya.

(Put)

#News1


kenali.co