Syahbandar : Perda Lebih Baik Dicabut, Gubernur Harus Melakukan Evaluasi

Syahbandar : Perda Lebih Baik Dicabut, Gubernur Harus Melakukan Evaluasi

Selasa, 10 Mei 2016 - 19:47:53 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 440

Kenali.co, JAMBI – Aktivitas angkutan batu bara di Provinsi Jambi, masih saja merajalela. Meski, sudah ada perda yang dibuat Pemprov Jambi beberapa tahun lalu, penertiban hingga kini belum juga dilakukan dan parahnya lagi, pemerintah hanya bisa diam dan perda ini pun banyak pihak menganggab perda mandul.

Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar menyatakan, pelaksanaan perda ini terbentur dengan berbagai macam persoalan, diantaranya tidak singkronya peraturan yang dibuat pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota.

Selain itu, pihak perusahaan menurut Syahbandar tidak mendukung sepenuh hati perda yang dibuat dan ditambah lagi pelaksana penegak perda yakni Satpol PP yang tidak memberikan kinerja maksimal di lapangan.

“Sekarang ini upaya sungguh-sunggunya yang kita pertanyakan, terutama kepada pihak pelaksana di lapangan. Aturanyang dibuat pemprov dengan pemkab kadang juga tidak singkron ini yang menjadi masalah,” katanya.

Ditegaskan Syahbandar, perda ini yang ada saat ini terkesan digantung. Alasanya, secara teknis perda yang sudah dibuat sama sekali tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi pihak perusahaan. Ditegaskan Syahbandar, perda ini lebih baik dicabut, karena percuma aturan ada dibuat tapi tidak dilaksanakan.

“Kalau aturan ini tidak bisa dilaksanakan, ngpain perda ini ditetapkan, menurut saya ini dicabut saja,” tegas Syahbandar.

Selaku wakil rakyat, DPRD mendesak pemerintah provinsi untuk menegakan perda secara maksimal. Diharapkan Syahbandar, pemerintah provinsi melalui Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, untuk segera mungkin melakukan evaluasi perda yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut di akselerasikan dengan kabupaten/kota dan ini harus disinergikan.

“Saya minta Gubernur Jambi sebagai leader nya untuk melakukan evaluasi perda batu bara ini. Kalau hasil evaluasi menyatakan perda ini perlu dibubarkan,ya bubarkan saja. Jangan seakan-akan hidup segan mati tak mau,” jelas Syahbandar lagi.

Terkait jalan khusus batu bara, Syahbandar mengungkapkan harus ada pengkajian ulang dilakukan pihak eksekutif, dengan tujuan mencari tahu apa yang menjadi masalah dan kendala sehingga pembangunan jalan khusus batu bara ini belum dilakukan.

(rey)   

#News1


kenali.co