Terkait OTT KPK, SAH Kumpulkan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi

f.fay

Kenali.co, JAMBI- Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra (SAH) sepertinya ingin memastikan anggota fraksinya yang duduk di DPRD Provinsi Jambi tidak terlibat dalam kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Ini terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (28/11/2017).

SAH mengumpulkan seluruh anggota fraksi Gerindra di sekretariat DPD Gerindra Provinsi Jambi. Terlihat anggota fraksi yang hadir ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Syahbandar, Ketua Fraksi Muhammad Diyah, Anggota Fraksi Bustami Yahya, Yanti Maria, Khairil dan Budi Yako.

Dalam pertemuan ini, SAH terlihat mengklarifikasi anggotanya untuk mendapatkan penjelasan soal OTT KPK.

Anggota fraksi Gerindra, Muhammad Diyah mengatakan, dirinya tidak menerima apapun dalam bentuk hadiah dalam perkara ini.

“Saya tidak menerima apapun baik janji atau hadiah dalam perkara ini,”kata Muhammad Diyah.

Ditanya soal dugaan Gerindra ikut menerima, Muhammad Diyah mengatakan, isu bisa saja berkembang. Namun faktanya bisa dipastikan fraksi Gerindra tidak menerima apapun dalam kasus ini.

“Isu di luar bisa saja berkembang, tetapi Gerindra Clear,” katanya.

Muhammad Diyah melanjutkan, di saat OTT, Ia langsung menelpon seluruh anggota fraksinya jika mereka tidak ada yang tersangkut dalam kasus ini.

“Alhamdulillah Allah menolong kami semua. Bersyukur tidak ada” katanya

Sementara itu, di tempat sama, Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi Sutan Adil Hendra (SAH) bisa bernafas lega. Setelah melakukan klarifikasi ke seluruh kadernya yang duduk di DPRD Provinsi Jambi terkait operasi tangkap tangan (OTT), Anggota DPR RI meyakini bila tidak ada kadernya yang terlibat dalam dugaan suap pengesahan RAPBD 2018.

SAH mengatakan jika saat mendengar ada OTT di Jambi, Ia yang berada di Jakarta langsung ke Jambi. Ia menanyakan satu persatu kadernya yang duduk di DPRD.

“Ini tanggung jawab saya sebagai Ketua Gerindra, tanggung jawab dari rakyat kepada Gerindra. Saya tanya satu satu, saya intens komunikasi. Hari ini saya menyatukan langsung informasi seluruhnya. Untuk kita samakan apakah ada yang terselip dengan laporan masing-maisng,” katanya.

SAH melanjutkan, Ia mengatakan, Gerindra memiliki prinsip pantang makan uang rakyat, pantang korupsi dan pantang menyakiti rakyat.

Makanya, seminggu sebelum OTT, tepatnya 18 November lalu, ia bersama pengurus lainnya kembali meminta laporan terkait perkembangan di DPRD.

“Waktu itu saya jelas meminta agar anggota tetap menjaga kehati-hatiannya. Saya juga meminta laporan soal perkembangan RAPBD 2018,” katanya.

Termasuk soal anggaran pendidikan, gaji huru honorer SMA/SMK yang saat ini kewenangan sudah di Provinsi.

“Karena saya tidak rela jika mereka ini tidak digaji. Saya lihat anggaran pendidikan dibawah 10 persen, anggaran kesehatan minim. Dalam membangun harus ada skala prioritas,” beber SAH

Makanya dalam keputusan rapat, Ia meminta agar mereka menolak RAPBD yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Jika tidak ada perbaikan terhadap APBD tolak, warning. Ini petunjuk. Hati hati. Dan saya apresiasi sikap kawan-kawan. Saya plong. Ada yang menggoda, tapi tetap mengacu pada prinsip partai,” tandas SAH.

(Fay)

Baca juga

10 PPK Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula. Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pilbup

Penyelenggara Pilkada Sarolangun Diminta Bekerja Lebih Teliti

Madel dan CE Serahkan LPSDK. Pada Hari Terakhir Penyerahan

Tingkatkan Kualitas Transparansi. Termasuk Pelayanan Informasi Publik

Managed by Duratu Intermedia
Copyright © 2015-2020 KENALI
All rights reserved.

Our Media Social