Kenali.co, JAMBI- Dalam upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pemilu, harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
Dikonfirmasi saat sosialisasi regulasi penyelenggaraan pemilu, Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan mengatakan, praktek politik uang dan politisasi SARA yang masih terjadi cenderung memprihatinkan.
“Cukup mengherankan jika prilaku anti demokrasi seperti itu justru meningkatkan angka partisipasi pemilih, karena jelas hal itu buka partisipasi namun mobilisasi,” katanya.
Wahyu melanjutkan, KPU RI akan terus mendorong terwujudnya partisipasi yang sehat, dengan terus mengedukasi masyarakat untuk menghindari prilaku anti demokrasi.
Selanjutnya, masyarakat harus terus disadarkan untuk memilih pemimpin yang baik dan tidak melakukan politik uang karena hal itu kerap kaitannya dengan prilaku koruptif.
“Pemimpin yang mengeluarkan biaya berlebihan akan punya kecendrungan jika terpilih nanti akan melakukan tindakan korupsi guna mengembalikan modal politiknya,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, ia meyakini jika hal tersebut diminimalisir, akn mampu mendorong pemilih partisipatif sesungguhnya, yang akan memilih berdasarkan pertimbangan sesuai rasionalitas dan hati nurani bukan pertimbangan uang semata.
“Jika parpol dapat mencalonkan kandidat yang menurut masyarakat baik, tentu hal ini akan menarik hati masyarakat untuk memilih,” tandas Wahyu.
(Fay)
Kenali.co, JAMBI- Dalam upaya mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada dan Pemilu, harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
Dikonfirmasi saat sosialisasi regulasi penyelenggaraan pemilu, Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan mengatakan, praktek politik uang dan politisasi SARA yang masih terjadi cenderung memprihatinkan.
“Cukup mengherankan jika prilaku anti demokrasi seperti itu justru meningkatkan angka partisipasi pemilih, karena jelas hal itu buka partisipasi namun mobilisasi,” katanya.
Wahyu melanjutkan, KPU RI akan terus mendorong terwujudnya partisipasi yang sehat, dengan terus mengedukasi masyarakat untuk menghindari prilaku anti demokrasi.
Selanjutnya, masyarakat harus terus disadarkan untuk memilih pemimpin yang baik dan tidak melakukan politik uang karena hal itu kerap kaitannya dengan prilaku koruptif.
“Pemimpin yang mengeluarkan biaya berlebihan akan punya kecendrungan jika terpilih nanti akan melakukan tindakan korupsi guna mengembalikan modal politiknya,” ujar Wahyu.
Menurut Wahyu, ia meyakini jika hal tersebut diminimalisir, akn mampu mendorong pemilih partisipatif sesungguhnya, yang akan memilih berdasarkan pertimbangan sesuai rasionalitas dan hati nurani bukan pertimbangan uang semata.
“Jika parpol dapat mencalonkan kandidat yang menurut masyarakat baik, tentu hal ini akan menarik hati masyarakat untuk memilih,” tandas Wahyu.
(Fay)