Terkait Dualisme PPP, KPU Kota Koordinasi dengan KPU RI
Komisioner KPU Kota Jambi, Hazairin
Hazairin : “Kita akan kordinasikan persoalan ini dengan KPU RI”

Terkait Dualisme PPP, KPU Kota Koordinasi dengan KPU RI

Jumat, 13 Oktober 2017 - 09:25:56 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 53

Kenali.co, JAMBI- Terkait masih terjadinya dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuzy dan Jan Fariz, KPU menyatakan, untuk pendaftaran dan persiapan verifikasi calon peserta Pemilu 2019 secara sentralistik berada di KPU RI.

Dikonfirmasi, Komisioner KPU Kota Jambi, Hazairin mengatakan, terkait dengan isu dualisme kepengurusan PPP, menurutnya, KPU berpijak pada partai yang telah di SK kan oleh Kementrian Hukum dan HAM yang sah secara legalitas oleh Pemerintah sebelum adanya keputusan yang ingkrah terhadap ke pengurusan PPP.

“Intinya, oleh karena ini statusnya sama-sama belum menjadi peserta Pemilu 2019 karena sekarang dalam proses akan mendaftar, di kabupaten/kota tentunya kami akan berkordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara legalitas partai PPP yang mana mendaftar di KPU pusat,” katanya.

Hazairin yang akrab disapa Irin ini melanjutkan, tugas KPU Kabupaten/kota adalah menerima pemberkasan termasuk pendaftaran mulai dari KTA, KTP dan daftar lampiran nama sesuai dengan keanggotaan setelah partai mendaftar ke KPU pusat.

“Jadi fungsi KPU kabupaten/kota ini adalah menunggu setelah proses pendaftaran dilakukan pengurus pusat Parpol ke KPU RI,” ujar Irin.

Bagaimana bila ternyata kedua-duanya mendaftar ke KPU RI, apa sikap yang akan diambil KPU Kota Jambi terkait persoalan ini? Irin mengatakan, menyikapi hal tersebut KPU Kota akan berkordinasi dengan KPU RI untuk menentukkan langkah-langkah yang dilakukan.

“Apapun yang kita lakukan dan laksanakan dalam hal verifikasi Parpol tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita akan melihat sejauh mana langkah yang diambil KPU RI,” bebernya.

Menurut Irin, proses pendaftaran tentunya melampirkan susunan pengurus, SK Menkumham, SK kepengurusan di Provinsi serta kabupaten/kota, menurutnya, hal-hal yang utama untuk di verifikasi KPU RI secara administrasi dalam rangka pendaftaran Parpol di tingkat pusat.

“Katakanlah kedua-duanya mendaftar, tapi ada satu yang diterima KPU RI, tidak mungkin keduanya. Artinya, bila kedua-duanya menunjukkan hal yang sama, tentu akan ada langkah faktualisasi oleh KPU RI,” tandas Irin.

 (Fay)

#News1


kenali.co