Wagub Minta Upaya Pencegahan Korupsi Ditingkatkan
Wakil Gubernur Jambi, Dr Drs H Fachrori Umar

Wagub Minta Upaya Pencegahan Korupsi Ditingkatkan

Senin, 13 Februari 2017 - 16:49:07 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 428

Kenali.co, Jambi- Masih tingginya angka korupsi di wilayah Provinsi Jambi menjadi perhatian semua pihak tanpa terkecuali Wakil Gubernur Jambi, Dr Drs H Fachrori Umar, Orang nomor dua di Pemerintahan Provinsi Jambi tersebut meminta agar ada upaya pencegahan kasus korupsi di Provinsi Jambi.

"Kita telah banyak belajar dari pengalaman tahun tahun sebelumnya,oleh karena itu aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017 harus benar-benar implementatif dan sejalan dengan semangat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," Kata Wagub dalam Rapat Kerja Pengawasan Daerah (Rakerwasda) tahun 2017, Senin (13/2) .

Didepan 103 orang peserta Rakerwasda yang juga diikuti oleh PJ Sekda propinsi Jambi, Sekda kabupaten kota dalam propinsi Jambi, Bappeda, Auditor, Inpesktorat, P2OPD di kantor Inspektorat provinsi Jambi, Wagub mengatakan upaya pencegahan kasus korupsi di Provinsi Jambi tidak boleh berhenti pada dokumen-dokumen ,tetapi aksi harus betul betul focus dan kongkret di lapangan dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai penindakan hukum yang tegas.

Lebih lanjut, Melalui rakerwasda ini dan penandatanganan kesepakatan aksi pencegahan pemberantasan korupsi Pemda tahun 2017 wagub berharap akan ada peningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jambi, utamanya menuju arah yang benar dan berjalan efektif.

“Dalam surat edaran tersebut terdapat empat aksi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah, diantaranya : 1. Pelimpahan seluruh kewenangan penrebitan izin dan non izin di suatu daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP; 2. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu; 3. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengaduan barang dan jasa serta 4. Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan social, untuk itu Pemda wajib melaporkan aksi yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jelas Wagub.

Sementara itu Plt Inspektorat provinsi Jambi, Syafrido dalam laporannya menyebutkan, rakerwasda ini sebagai tindak lanjut maka diterbitkan instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dna tahun 2017 pada 22 september 2016 dan surat edaran Mendagri nomor 356/4429/SJ tentang pedoman pelaksnaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2016 dan 2017.

"Surat Edaran ini diberlakukan kepada provinsi dan kabupaten kita, namun harus diawali dengan penandatanganan kesepakatan diantara provinsi dan kabupaten," sebut Syafrido.

(Tem)

#News1


kenali.co