Rangkap Jabatan Kepala Bapedda Muarojambi Disoal

Rangkap Jabatan Kepala Bapedda Muarojambi Disoal

Rabu, 11 Januari 2017 - 20:42:17 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 131

Kenali.co, SENGETI - Paska pelantikan terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2016 tetang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terus menuai tanggapan. Kali ini Syahrial tokoh pemuda Kabupaten Muarojambi, sangat menyangkan jabatan Kepala Bepada merangkap Plt BKD Kabupaten Muarojambi.

"Jabatan Sudirman sebagai kepala Bapedda merangkap Plt BKD tidak efektip," kata toko muda ketua LSM BARI Muarojambi.

Dia menilai efektivitas dalam menjalankan tugas tentu menjadi hal penting agar lembaga yang dipimpin berjalan maksimal. Apa lagi, katanya beban Bapedda itu berat merencanakan program daerah. Dan kerja di BKD juga lumayan berat. Tentu akan menimbulkan banyak permasalahan. "Meski dengan waktu yang kita. Dibutuhkan pemimpin yang fokus," sampainya.

Dilain pihak, Pengamat Hukun Tata Negara, M Arfa'i SH, MH, Dosen Fakultas Hukum UNJA mengatakan, dalam hukum pemerintahan, di Pemda tidak ada larangan rangkap jabatan. "Sepanjang dibutuhkan untuk pelayanan publik dalam keadaan tertentu," sampainya.

Namun, kata Anak muda NU ini. Kendati demikian, rangkap jabatan itu dilakukan disebabkan oleh kondisi bukan dikondisikan. Katanya rangkapan jabatan itu juga bersifat bersyarat, yang harus terpenuhi unsur. Pertama karena tidak ada ASN yang memenuhi syarat untuk dua jabatan tersebut, kemudian pengisian jabatan tersebut masih dalam proses. 

Dia menambahkan, pejabat yang merangkap tersebut harus memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan yg dirangkapnya sebagai Plt dan idealnya jabatan utamanya tidak mempunyai ruang lingkup tugas yang lebih luas dari jabatannya sebagai Plt. Telah ditentukan secara tegas batas waktu rangkap jabatannya. Jadi jika terpenuhinya hal hal tersebut maka rangkap jabatan adalah sah dalam penyelenggaraan Pemda.

Tapi, jika rangkap jabatan itu karena dikondisikan maka itu tidak bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah‎.  "Jika terpenuhinya hal hal tersebut maka rangkap jabatan adalah sah dalam penyelenggaraan pemda. Tapi, jika rangkap jabatan itu karena dikondisikan maka itu tidak bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkasnya. (*).

(Wil)

#News1


kenali.co