Laica Marzuki: Sebelum Pemeriksaan, Harus Ada Surat Pemberitahuan

Laica Marzuki: Sebelum Pemeriksaan, Harus Ada Surat Pemberitahuan

Rabu, 11 Januari 2017 - 20:19:36 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 129

Kenali.co, JAMBI- Sidang Lanjutan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, yang di gugat oleh Kepala UPTD UPCA Kota Jambi kembali disidangkan. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari masing-masing pihak di gelar di PTUN Jambi, Rabu, (11/1).

Dalam sidang itu, hanya saksi ahli dari pihak penggugat saja yang jadir, sementara untuk saksi ahli dari tergugat belum dapat hadir. Padahal pada sidang sebelumnya telah disepakati masing-masing pihak akan menghadirkan saksi ahli.

Pihak tergugat menghadirkan dua saksi ahli I yaitu Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki S.H dan saksi ahli II, Profesor Philipus Hadjon. Dalam keterangannya di persidangan, Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki S.H mengatakan bahwa BPK masuk dalam tataran lembaga ekskutif yang mempunyai asas bebas dan mandiri. Namun hal itu bukan berarti BPK bisa bertindak melawan hukum, melainkan sebagai lembaga auditing tertinggi harus mengutamakan prosedur.

“Ketika melakukan pemeriksaan dia harus melakukan tugas pemberitahuan,” katanya.

Selain itu juga produk yang dihasilkan oleh BPK berupa LHP dapat diuji kebenaraannya, salah satunya melalui PTUN. “ Tidak ada produk badan atau lembaga pemerintahan yang tidak bisa diuji kebenarannya. Kalau tidak bisa di uji, itu bertentangan dengan negara hukum,” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan prosedural itu adalah hukum formal. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan harus dipenuhi prosedurnya seperti harus ada surat panggilan, memuat nama, dasar pemanggilan dan lain sebagainya.“Kalau tidak dipenuhi pemeriksaan itu tidak sah dan bisa dipandang penyalahgunaan wewenang,” katanya.

Ditambahkannya, asas bebas mandiri bukan berarti BPK itu kebal hukum. Dia mengatakan, tim pemeriksa BPK bukan petugas penyidik, yang bisa melakukan penggeledahan, penyitaan barang dan sebagainya.

Selain ahli tersebut, pihak penggugat juga menghadirkan Prof Philipus Hadjon. Dalam keterangannya, dia juga tidak membenarkan adanya pemanggilan pemeriksaan melalui sms atau telephone.“Nanti kalau sms HP nya mati, gimana?, jadi harus pakai asas rasionalitas,  sebaiknya harus pakai surat,” katanya.

Dia menambahkan asas  Bebas mandiri yang di miliki oleh BPK artinya tidak boleh ada intervensi dan bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kuasa Hukum Penggugat, Rudi Otto Luwa mengatakan bahwa pihaknya sengaja mendatangkan dua orang guru besar pakar hukum administrasi negara dan menurut kedua pendapat kedua ahli tersebut, secara nyata bahwa apa yang di dalilkan tergugat bahwa BPK bukan lembaga eksekutif dapat terbantahkan di persidangan.

“Kita dengarkan sama sama tadi, bahwa berdasarkan teori trias Politika tidak ada lembaga lain diluar ketiga lembaga seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan BPK itu masuk ke tataran eksekutif,” katanya.

Rudi mengatakan, dari keterangan ahli pertama yaitu Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki S H di jelaskan bahwa prosedur itu merupakan hukum formil guna menegakkan hukum materiil. “Jadi prosedur itu tidak bisa diabaikan,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa untuk ahli dua yaitu Profesor Philipus Hadjon dikatakan bahwa hukum formil itu didasarkan atas asas rasionalitas. Dan untuk kasus ini, pemanggilan yang dilakukan oleh BPK itu tidak rasionalitas, baik dari sisi waktu, dan keadaan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Tergugat, Hendry Angga Sulistyo mengatakan bahwa bermula dari gugatan awal, yang di permasalahkan adalah peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2008. “Itu yang dipermasalahkan bahwa selama ini BPK tidak sesuai prosedur,” katanya.

Ditambahkannya, pada ahli yang pertama (Prof. Dr. H. Mohammad Laica Marzuki S.H, Red) bahwa BPK selalu bertanya untuk tindakan terakhir dari pemanggilan melalui surat. “Itu sesuai peraturan BPK No 3 tahun 2008 Bab 1 pada angka 3 dan 4,” katanya.

Begitu juga pada ahli kedua yaitu Profesor Philipus Hadjon, dimana hal itu adalah pilihan sesuai rasionalitas. Pada sidang selanjutnya, masing-masing pihak masih akan menghadirkan satu saksi ahli lagi. (*)

(Ali)

#News1


kenali.co