PEJABAT PRO MAKSIAT
Oleh : Bahren Nurdin, SS, MA

PEJABAT PRO MAKSIAT

Selasa, 03 Januari 2017 - 05:25:38 WIB
0 | Kategori: Kolom |Dibaca: 708

Kenali.co, Pemberantasan tindak kegiatan asusila dan kemaksiatan perlu keseriusan semua pihak, dari masyarakat awam hingga pejabat negara. Masyarakat Jambi baru-baru ini dikejutkan dengan berita 'unik' ketika Polisi Pamong Praja (Pol PP) dan tim 'dipukul mundur' oleh salah seorang pejabat saat melakukan razia di salah satu hotel. Pihak hotel tidak terima dengan kedatangan tim razia dan kemudian menghubungi sang pejabat. 

Dari 'sinetron' yang dipertontonkan ini, tidak salah kemudian masyarakat menduga ada 'sandiwara' antara pejabat dan pihak hotel. Sang pejabat lebih berpihak pada hotel ketimbang penegakan hukum di Kota Tanah Pilih Pseko Betuah ini. Razia ini sudah jelas bertujuan memberantas kemasiatan atau prostitusi yang jamak terjadi di kamar hotel. Jika begitu, ternyata masih ada pejabat yang pro maksiat. Bersihkan!

Mencermati hal ini, ada beberapa catatan yang dapat saya berikan. Pertama, berikan penegak hukum independensi. Penegak hukum harus independen dan bebas interpensi dari pihak mana pun, termasuk para pejabat. Biarkan mereka belerja sesuai aturan yang ada. Interpensi pejabat akan melemahkan penegakan hukum itu sendiri.

Kedua, tidak perlu pembatasan jam razia. Jika razia sudah ditentukan jamnya, maka para pelaku maksiat akan dengan leluasa melakukan kegiatannya di luar jam razia. Jika razia hanya boleh dilakukan sebelum jam 12 malam, maka yakinlah kemaksiatan akan ramai setelah jam tersebut karena mereka merasa aman tidak akan dirazia. Tidak ada alasan kenyamanan para tamu hotel. Yakinlah, jika mereka betul-betul tamu yang baik, mereka tidak akan merasa terganggu. Pastilah yang merasa terganggu adalah yang bersalah.

Ketiga, hotel-hotel yang menghalang-halangi penegak hukum untuk melakukan razia, dapat dipastikan hotel-hotel pemelihara kegiatan kasiat. Hotel-hotel semacam ini harus diperingati dan jika perlu cabut izin operasinya. Siapa pun yang menghalangi penegak hukum berarti melawan hukum, maka harus dihukum.

Kesimpulannya, pemberantasan prostitusi perlu keseriusan semua pihak, termasuk pejabat. Tindak tegas pejabat yang pro maksiat. Semoga.(*)

#News1


kenali.co