Kebijakan Non-job Pejabat Rentan Digugat. Begini Kata Pakar ...

Kebijakan Non-job Pejabat Rentan Digugat. Begini Kata Pakar ...

Sabtu, 31 Desember 2016 - 10:31:00 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 312

Kenali.co, MUARA BUNGO - Kebijakan Bupati Bungo H Mashuri S.P.ME menonjobkan 22 pejabat eselon II bisa menjadi polemik serius. Apalagi jika sejumlah pejabat yang dinonjobkan memilih penyelesaian melalui jalur hukum.

Meskipun sejumlah pejabat tersebut belum bersikap terkait langkah apa yang akan ditempuh, namun penyelesaian hukum dinilai paling tepat untuk menuntut keadilan. Pasalnya landasan hukum Bupati untuk menonjobkan pejabat tersebut masih sangat samar.

Pakar hukum tata negara Universitas Pancasila Jakarta Muhammad Rullyandi, Jumat 30 Desember 2016 mengatakan, langkah Bupati menonjobkan pejabat eselon II itu merupakan kebijakan yang masuk ke dalam kategori Putusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan begitu, terbuka pula  bagi subjek hukum yang terkena efek dari kebijakan tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Intinya keputusan SK Bupati tentang non job pejabat struktural eselon II merupakan objek sengketa PTUN dan dapat digugat di PTUN. Silahkan ajukan gugatan di PTUN," ujar Rully melalui pesan singkatnya. 

Gugatan tersebut, sambung Rully, hanya bisa diajukan jika belum melampaui tenggat waktu selama 90 hari terhitung sejak SK tersebut diterbitkan.

Lebih jauh Rully menambahkan, kalau ingin mengajukan gugatan terhadap putusan Bupati tersebut, maka ke PTUN menurut Rully paling tepat. Dia melihat, gugatan secara perdata tak bisa dilakukan pasalnya Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati itu sifatnya konkrit, individual dan final.

"Sementara jalur yang tepat ke PTUN. Itu enggak bisa perdata karena SK-nya konkrit, individual, final jadi udah masuk ranah PTUN," ungkap lulusan Universitas Indonesia ini.

Saat ditanya apakah bisa diajukan pidana? Rully menjawab diplomatis. Menurutnya paling tepat melalui PTUN. Meskipun begitu dia mengatakan tak menutup kemungkinan juga diajukan secara pidana jika unsurnya bisa terpenuhi seperti dalam pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab 28.

"Kalau pidana itu ada pasal kejahatan jabatan Pasal 421 KUHP Bab 28. Bisa aja Bupati melakukan kejahatan jabatan tapi itu soal kejahatan jabatan matangkan dulu, yang utama itu PTUN dulu," tukas pengajar hukum di UP tersebut.

Untuk diketahui, Bupati telah menonjobkan 22 pejabat eselon 2 di lingkungan Pemda Kabupaten Bungo. Tidak hanya pada jabatan eselon 2, puluhan pejabat eselon 3 pun diprediksi juga akan dinonjobkan oleh Mashuri pada hari ini, Sabtu 31 Desember 2016.

(Put)

#News1


kenali.co