Rudi : BPK Terbukti Tak Lakukan Prosedur Surat Menyurat Dengan Benar
Suasana persidangan

Rudi : BPK Terbukti Tak Lakukan Prosedur Surat Menyurat Dengan Benar

Rabu, 21 Desember 2016 - 21:34:50 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 449

Kenali.co, JAMBI- Sidang lanjutan antara Ajrisa Windra dengan Kepala BPK Perwakilan Jambi kembali digelar dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak Tergugat (Kepala BPK Perwakilan Jambi) dan penambahan bukti surat. Sidang di gelar di PTUN Jambi, Rabu, (21/12).

Saksi yang dihadirkan pihak Tergugat adalah Dedi Efendi, yang merupakan Ketua Tim Pemeriksa Keuangan tahun anggaran 2015 di pemerintah Kota Jambi. Dalam kesaksiannya, dia menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban setiap pemerintahan melalui SKPD membuat laporan keuangan. Selain itu juga pemda wajib menyampaikan laporan keuangan dan diperiksa BPK.

Menurutnya, prosedur pertama sebelum melakukan pemeriksaan ke pemerintah daerah, BPK membentuk tim pemeriksa dan setelah itu terbit surat tugas. Selain itu, berdasarkan standar pemeriksaan, tim pemeriksa memberitahukan ke kepala daerah bahwa akan ada pemeriksaan keuangan dari BPK.

“Ada komunikasi dengan pemda sebelum melakukan pemeriksaan atau lebih dikenal dengan Entry Meeting,” kata Dedi.

Dijelaskannya, sebelum melakukan pertemuan itu, BPK lebih dulu menyurati pemda atau kepala daerah guna dapat melakukan pertemuan sebelum adanya pemeriksaan.

“Pada saat Entry Meeting itu Walikota, Sekda dan Kepala Inspektorat hadir. Ada absennya yang kita lampirkan sebagai bukti,” tambahnya.

Setelah itu, untuk pemerilsaan selanjutnya dilakukan di ruangan DPKAD dan dilakukan pemeriksaan sesuai standar.

“Pada waktu itu ada pak Sekda, Kepala Inspektorat, dan Kepala DPKAD,” katanya.

Dedi mengatakan, Walikota Jambi juga sempat hadir di kantor BPK Perwakilan Jambi setelah LHP keuangan tahun anggaran 2015 itu keluar.

Dedi juga menceritakan dalam persidangan, alasannya melakukan pemeriksaan di UPTD UPCA Kota Jambi. Hal itu disebabkan ada kejanggalan saat dilakukan pemerilsaan, dimana ada pendapatan retribusi derah yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Menurutnya, ada penggunaan aset daerah, berupa alat berat punya pemerintah yang digunakan oleh kontraktor atau pihak ketiga. Akan tetapi tidak ada arsip setoran ke pemerintah daerah.

“Hasil penelusuran ke 26 kontraktor mereka mengaku sudah bayar, tapi kok tidak ada dokumennya. Nilainya lebih kurang Rp10 miliar.  Karena itu kami tidak memberikan pendapat tau disclaimer, untuk tahun anggaran 2015,” jelasnya.

Oleh karena itu pula, pada tanggal 8 April tim pemeriksa mendatangi Kantor UPCA Kota Jambi untuk meminta keterangan dan meminta dokumen. Namun pada saat itu Kepala UPCA tidak ditempat, dan hanya ditemui oleh staf bernama Neli. Sebelum melakukan pemeriksaan ia lebih dulu memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas namun tidak menyerahkannya kepada yang bersangkutan.

“Ibu Neli cerita kalau pimpinannya tidak di tempat. Dia sarankan agar datang esok hari (tanggal 9, Red) karena ada lembur. Makanya kami datang lagi tanggal 9 itu,” ujarnya.

Namun pada saat tanggal 9 April itu, ia hanya bertemu dengan M Ayub selaku Kasubag Tata Usaha. Pada saat pemeriksa dari BPK datang, Ayub terlihat gugup dan tidak tenang. Dia menjelaskan bahwa pimpinannya sedang tidak di tempat. Pada saat itu ia meminjam beberapa dokumen yang ada di atas meja dan lemari.

“Ada lemari ukuran 1x1 sudah kebuka. Kami ada pinjam beberapa data buku. Dan atas persetujuan pemilik. Karena berasarkan aturan boleh mengakses komputer, buku, dokumen, yang berkaitan dengan pemeriksaan,” katanya.

Dikatakannya, tim pemeriksa bebas dan mandiri memilih prosedur. Dia juga mengakui bahwa saat melakukan pemeriksaan ke UPCA tidak melalui pemberitahuan secara tertulis melainkan melalui Telephone dan SMS.

“Kalau masih kooperatif bisa kita lakukan pemberitahuan melalui sms ataupun telephone. Bukan hanya di Jambi di kota lain juga seperti itu. Pertimbangkan efisiensi waktu. Kecuali memang tidak kooperatif lagi, baru melalui surat. Itu pilihan terakhir,” katanya.

Menanggapi saksi yang dihadirkan oleh BPK ini, Kuasa Hukum Penggugat, Rudi Otto Luwa mengatakan bahwa ini sudah terbukti dipersidangan bahwa pemeriksa tidak melakukan proses surat menyurat yang benar kepada entitas UPTD UPCA.

“Jadi dasar mereka datang ke SKPD-SKPD itu berdasarkan surat awal mereka saat entry meeting, mereka merasa cukup dengan itu, untuk masuk meminta dokumen dan melakukan pemeriksaan,” katanya.

Untuk sidang kedepan pihaknya akan menghadirkan tiga saksi ahli dari Jakarta, dan Surabaya. Saksi ahli ini akan banyak menjelaskan tentang administrasi negara dan hukum tata negara dan standar prosedur pemeriksaan.

“Saksi kami yang kami hadirkan sebelumnya sudah jelas. Bahwa prosedur surat menyurat di pemkot Jambi sudah jelas,” katanya.

Rudi menambahkan, telah terjadi pemahaman yang keliru dan salah kaprah terhadap kebebasan dan kemandirian dari pemeriksaan BPK.

“Kalaupun dia menyalahi aturan ataupun Undang undang itu masih dimungkinkan karena bebas dan mandiri. Pemahaman Itu yang jarus diluruskan,” pungkasnya.

(Ali)

#News1


kenali.co