Warga Kembali Tolak Pembangunan Gereja di Rawasari
Warga Kembali Tolak Pembangunan Gereja di Rawasari

Warga Kembali Tolak Pembangunan Gereja di Rawasari

Selasa, 20 Desember 2016 - 18:25:32 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 456

Kenali.coJAMBI - Warga dari enam RT di Kelurahan Rawasari mendatangi kantor Walikota Jambi untuk menyampaikan penolakan rencana pembangunan gereja di lingkungan Mereka, Selasa (20/12). Sayangnya, saat akan menemui Walikota Jambi di kantornya, Walikota Jambi Sy Fasha sedang tidak ada di tempat.

Kemudian, warga yang diwakili oleh sejumlah ketua RT menghadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, Daru Pratomo. Namun, Para perwakilan masyarakat ini malah diminta untuk mengadukan hal itu ke pihak Kesejahteraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua RT 22, M Fauzi Kadir usai menemui Sekda. Dikatakannya, pengaduan mereka dengan membawa petisi yang berisi tandatangan dari warga itu ditolak oleh Sekda. 

"Kami diarahkan ke Kesbangpol," kata Fauzi kepada sejumlah wartawan di Kantor Walikota Jambi, Selasa (20/12).

Disampaikan M Fauzi, kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan pengaduan tentang penolakan warga terhadap rencana pembangunan gereja di RT 27 Kelurahan Rawasari. Informasi tentang perencanaan penmbangunan gereja di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim itu sudah menimbulkan keresahan warga. 

"Warga menandatangani penolakan pembangunan gereja di situ," katanya sambil menunjukkan petisi dari warga.

Penolakan selain karena di situ mayoritas warga muslim yang lebih dulu berada di sana, juga lokasi pembangunan gereja dekat dengan tempat ibadah umat Muslim, Masjid, Al Jihad. Total ada enam RT yang menolak pembangunan gereja tersebut. Yang jumlahnya lebih dari seribu kepala keluarga. 

"RT 14, 18, 19, 21, 22, dan ada satu lagi saya lupa. Mohon pertimbangan dari pak wali, kalau bisa jangan dibangun gereja itu," katanya.

Ditambahkan oleh, Davin, Ketua RT 21, yang disayangkan olehnya adalah rencana pembangunan itu tidak dibahas di tingkat bawah. Informasi yang diperolehnya, pengurusan izinnya dibahas di tingkat atas terlebih dahulu. 

Dan juga, Dikatakannya Sekda Kota Jambi, sudah memerintahkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) untuk mengeluarkan rekomendasi pembangunan gereja tersebut. 

"Kita bukannya tidak toleran, tapi sesuai peraturan menteri agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tentang pembangunan tempat ibadah, minimal 90 orang, memang di sana lebih dari 90 orang, tapi kan sudah satu gereja di sana," katanya.

"Yang sudah ada tidak kita usik, tapi ini mau bangun yang lebih besar lagi," tambahnya

Ditambahkannya, ada Satu hal lagi yang menjadi pertanyaan dan dianggapnya tidak etis, yakni pembangunan direncanakan di RT 19, tapi izinnya didapatkan dari RT 27.

Dikatakannya juga, gereja yang akan dibangun itu merupakan gereja yang sebelumnya berada di Penyengat Rendah, Aur Duri. Ia menyayangkan sikap Sekda yang seolah-olah lepas tangan atas kejadian ini. 

"Sekda dak mau nerimo (pengaduan, red). Kita diarahkannya ke Kesbangpol, Sekda lepas tangan," katanya.

Sementara itu, juru bicara jemaat Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Syalom Aurduri, Roida Pane mengatakan, pihaknya belum mengetahui informasi detil soal penolakan pembangunan gereja di lokasi yang baru, yakni di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo.

"Memang kami mau bangun gereja di Rawasari, tapi soal penolakan saya belum tahu secara detil," kata Roida dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (20/12).

Namun demikian jika memang benar ada penolakan dari warga, pihaknya secara penuh menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak Pemkot Jambi dan jajarannya. 

Karena sesuai dengan ketentuannya pemerintah wajib memfasilitasi tempat beribadah, realisasi tempat ibadah  yang nyaman pemerintah wajib hadir.

Sementara itu Walikota Jambi SY Fasha mengatakan bahwa proses pembangunan rumah ibadah di satu daerah atau kawasan itu sudah ada aturannya. Maka, hendaknya, jika  pembangunan rumah ibadah tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka sudah sepatutnya diikuti saja tanpa harus dipermasalahkan. 

"Kalau memang sudah sesuai dengan aturan dan lengkap,ya tidak masalah ikuti saja sesuai peraturan," katanya.

Dikatakan Fasha bahwa Kota Jambi merupakan Ibu Kota Provinsi dimana dihuni oleh masyarakat dari berbagai kepercayaan dan keyakinan. Untuk itu sudah sebaiknya masyarakat saling menghargai suku, agama, dan ras masing-masing karena memang Kota Jambi tidak hanya dihuni oleh satu golongan saja. 

"Kota Jambi inikan ibu kota Provinsi. Semua agama ada disini. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita masing masing. Harusnya saling menghargai. Tidak bisa juga ngotot menolak. Semua harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Nantilah masalah itu bisa kita bicarakan lagi," pungkasnya. 

(Ali)

#News1


kenali.co