Gubernur Zola Harap Keuangan Provinsi Jambi Lebih Stabil
Ketua serta Pimpinan DPRD Provinsi Jambi, berfoto bersama dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli

Gubernur Zola Harap Keuangan Provinsi Jambi Lebih Stabil

Minggu, 13 November 2016 - 20:35:45 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 354

Kenali.co, JAMBI - Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA berharap agar keuangan Pemerintah Provinsi Jambi lebih stabil, termasuk jika terjadi lagi tunda salur Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

Harapan tersebut disampaikan oleh Zola dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, dalam rangka Penyampaian Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016, dan Pengambilan Keputusan terhadap Kebijakan Umum Anggaan (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (12/11/2016) siang.

Pada kesempatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Nota KUA – PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 oleh Gubernur Jambi bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Zola menyatakan, dia telah melakukan konsultasi dengan kementerian terkait, dan dari konsultasi tersebut dinyatakan bahwa kedepan kecenderungan defisit anggaran dan tunda salur DAU masih mungkin terjadi.

Untuk itu, Zola sangat berharap agar anggaran Pemerintah Provinsi Jambi lebih stabil, termasuk apabia terjadi kondisi defisit dan tunda salur DAU tersebut.

Terhadap penajaman program/kegiatan yang dilaksanakan melalui hearing antara komisi-komisi dengan mitra kerjanya, Zola mengatakan baahwa hal itu dimaknai sebagai bentuk sinergitas pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Jambi, dalam rangka miningkatkan kinerja pembangunan Provinsi Jambi.

“Saya dan seluruh jajaran meberikan apresiasi atas pelaksanaan pembahasan, baik melalui komisi-komisi maupun melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, sehingga KUA dan PPAS tahun 2017 bisa disepakati. Kami berkeyakinan bahwa kritik, saran, pendapat, dan masukan yang bersifat konstruktif bertujuan agar program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat direalisasikan sesuai dengan target, sasaran, indikator, dan ketepatan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, atas laporan Badan Anggaran terkait hasil pembahasan Rancangan KUA dan PPAS tersebut, akan kami jadikan perhatina, guna perbaikan penyusunan APBD Tahun 2017,” jelas Zola.

Zola juga menyampaikan agar gaji guru SMA dan SMK yang honorer menjadi perhatian dan pertimbangan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi, seiring dengan peralihan kewenangan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Provinsi.

Zola menyatakan ada lebih dari 5.000 orang guru SMA dan SMK yang non PNS se Provinsi Jambi, dengan dana untuk gaji Rp96 miliar setahun.

Zola mengungkapkan bahwa dia telah mengkoordinasikannya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan harapan agar Pemerintah Pusat membantu anggaran tersebut, namun dengan waktu yang sempit, sepertinya kecil kemungkinan.

Untuk itu, Zola mengemukakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi harus mempertimbangkan kondisi terburuk, yakni jika Pemerintah Pusat tidak bisa membantu pendanaan gaji honorer tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi harus mencarikan solusinya, sebagai upaya perhatian kepada para guru honorer tersebut.

“Saya sampaikan, kita satu tujuan, bahwa masa sekarang ini masa transisi, berarti kita harus adaptif, kita menyesuaikan diri, salah satunya dana Rp96 miiar yang harus kita carikan dimana sumbernya. Tidak mungkin kita lepas tangan, saya tetap memperjuangkan kepada kementerian, namun, sama-sama kita ketahui juga, kalau kita baca berita, kementerian pun banyak defisitnya saat ini. Saya kemarin bicara di Solo dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, wacana ini masih terbuka, tetapi mengingat waktu juga, kemungkinannya kecil. Artinya, kita ambil kemungkinan paling jelek, kita harus  menganggarkan sendiri, demi guru non PNS ini. Tidak bisa juga kita bebankan ke Pemkeb/Pemkot, sudah wewenang kita ini sekarang. Belum lagi, ada 1.500 kelas baru yang harus dibangun, yang harus kita bagi selama 5 tahun. Jadi sama-sama dengan Dewan, menyisir anggaran, ketika nanti hearing dengan para SKPD ini, bagaimana ini yang Rp96 miliar ini. Harus ada. Kalau saya lebih cenderung untuk mengambil kemungkinan paling jelek, kita jamin dulu para guru non PNS ini nasibnya seperti apa, itu harus kita perjuangkan,” tutur Zola.

Selain itu, Zola menyatakan bahwa dia setuju dengan masukan Dewan, bahwa kebijakan-kebjakan yang diambil harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini, seperti harga karet dan sawit yang rendah.

“Kami juga terus mengupayakan solusi agar harga karet dan sawit membaik,” ungkap Zola.

Selanjutnya, Zola mengingatkan seluruh kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi agar bekerja secara profesional, dan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia guna mencapai target-target kinerja yang telah direncanakan, serta memperhatikan saran, masukan, dan kritikan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD Tahun 2017.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Juber, S.Ag menyampaikan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi terhadap Pembahasan KUA – PPAS ABD Tahun Anggaran 2017.

Poin-poin yang disampiakan Juber diantaranya, Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017 yang disampaikan Gubernur Jambi, semula ditargetkan Rp3,984 triliun, jumlah tersebut bertambah sejumlah Rp541,939 miliar atau meningkat 15,75 % dari target pada APBD Murni Tahun 2016 yang ditargetkan sejumlah Rp3,442 triliun, namun setelah memperoleh informasi resmi dari Kementerian Keuangan, ditargetkan menjadi Rp4,127 triliun. Jumlah tersebut bertambah sebesar Rp685,41 miliar dari target APBD Murni Tahun 2016.

Juber menyatakan, Belanja Daerah Tahun 2017 semula dialokasikan Rp4,162 triliun menjadi Rp4,305 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp563,94 miliar, atau meningkat sebesar 15,07% dari tahun 2016, yang dianggarkan sejumlah Rp3,742 triliun.

Juber juga menyampaikan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 diprediksi Rp178,58 mliar, untuk menutupi defisit anggaran.

(rey)

#News1


kenali.co