PHRI Jambi: Pihak Hotel Sudah Memiliki Izin Layak Sehat, Hanya Saja Disalah Artikan

PHRI Jambi: Pihak Hotel Sudah Memiliki Izin Layak Sehat, Hanya Saja Disalah Artikan

Rabu, 10 Agustus 2016 - 23:10:56 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 288

Kenali.co,  JAMBI - Yayasan Layanan Konsumen (YLKI) Provinsi Jambi menyebut bahwa 90 persen hotel di Jambi tidak bersertifikat halal. Bahkan lebih parahnya, dalam temuan YLKI itu, beberapa hotel dan restaurant di Jambi tempat penyimpanan makanan tidak halal dan halal berada dalam satu tempat.

Menanggapi hal ini Sekretaris PHRI Jambi, Haris mengatakan bahwa sebenarnya, pihak hotel sudah memiliki izin layak sehat dari dinas kesehatan. Izin itu merupakan syarat utama sebelum pengusaha itu mendirikan hotel ataupun restaurant. Hanya saja, hal itu disalah artikan, izin layak sehat itu berlaku seumur hidup.

“Pemahaman sekali seumur hidup itu tidak benar, yang benar setiap tiga bulan itu harus diregistrasi ulang, di situlah sebenarnya pengawasannya,” ujarnya, Rabu (10/8/2016).

Dikatakan Haris, apakah layak sehat itu sudah termasuk halal, ia tidak bisa menjelaskan karena hal itu ranahnya auditor.

“Kalau logikanya semestinya sudah ada di dalamnya, karena objeknya sama, secara umum sama,” katanya.

Dikatakannya, kondisi dapur hotel dan restauran sejauh ini berdasarkan pengamatannya tidak ada bermasalah dan sesuai kaidah industri.

“Yang ditudingkan YLKI bisa jadi, mungkin temuan, kalau kami kontrolnya hanya sebatas industri,” ujarnya.

Menurutnya, anggota PHRI di Jambi saat ini berjumlah 83 anggota baik dari hotel maupun restauran. Dari jumlah itu ada hotel di Jambi yang pegang sertifikat halal, namun tidak semuanya.

“Kita ajukan nanti ada MoU, kalau bisa hotel dan restaurant ini bisa registrasi ulang,” katanya.

Registrasi itu, merupakan sebuah keharusan karena selain untuk kepentingan industri juga untuk melindungi masyarakat. “Jadi sama-sama dilindungi,” katanya.

Abdul Hamid, Perwakilan FPI Jambi sangat menyayangkan hal ini. menurutnya, pemerintah lalai mengawasi hal ini. oleh karena itu ia meminta kepada pemerintah untuk segera turun tangan untuk menjaga Kota Jambi supaya tetap kondusif. Ia juga meminta kepeda pelaku usaha untuk tidak semata-mata memikirkan profit, dengan mengabaikan hak-hak konsumen.

“Kita minta pengusaha harus bijak, jangan hanya memikirkan profit, tapi hak konsumen dibaikan,” katanya.

Perwakilan MUI Jambi mengatakan bahwa pihaknya bisa menerbitkan sertifikat halal itu jika diminta. Sebab, dalam undang-undang tidak ada paksaan yang membunyikan mewajibkan kepada hotel dan restauran harus bersertifikat halal.

“Ini kembali lagi pada kesadaran pelaku usaha itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, segala sesuatunya memang perlu diatur seperti bagi hotel ataupun restauran yang menghidangkan maknana halal dan tidak halal harus memiliki dapr yang terpisah. Selain itu, ruang penyajian dan peralatan memasaknya juga berbeda.

“Peralatan penyajiannya juga harus dibedakan, seperti piring sendok, harus dipisahkan. Jangan sampai terkontaminasi,” ujarnya.


(ali)

#News1


kenali.co