SKPD Di Tanjabtim Bakal Dirampingkan
Imbas RPP Pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007

SKPD Di Tanjabtim Bakal Dirampingkan

Selasa, 23 Februari 2016 - 17:48:21 WIB
0 | Kategori: Berita Jambi |Dibaca: 389

Kenali.co, MUARASABAK – Dari 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beberapa diantaranya berkemungkinan bakal ada yang dilebur dan dihapus. Ini merupakan imbas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), penganti PP Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Terlebih beberapa kewenangan SKPD seperti ESDM, kehutanan, dan Dikmenti, saat ini telah diambil Pemerintah Provinsi.

Kepala Bagian Organisasi Setda Tanjabtim Surakhmat Sardy, ketika disambangi awak media membenarkan hal tersebut. Bahkan saat ini Pemkab Tanjabtim tengah melakukan penyusunan naskah akademik, sebagai draft perda tentang perangkat daerah yang dideadline hingga Agustus mendatang.

Mengenai wacana peleburan SKPD dan penghapusan terang Surakhmat, hal tersebut berkemungkinan besar bisa terjadi. Mengingat dari 34 SKPD bidang yang ada, hanya empat SKPD saja yang memiliki skor indikator tipe A. Bahkan dari beberapa bidang yang bernaung di satu SKPD, ada bidang yang sama sekali tidak mendapat skor.

“Peleburan dari beberapa SKPD menjadi SKPD, atau yang tadinya bidang menjadi kasi kemungkinannya sangat besar sekali. Namun hal ini kembali tergantung kebijakan bupati terpilih, yang tentunya memiliki berbagai pertimbangan seperti RPJMD yang harus dijalankan,” paparnya.

Untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan misalnya, dikarenakan wewenang kehutanan telah diambil alih Provinsi. Maka berkemungkinan perkebunan akan digabung dengan Dinas Pertanian, bahkan tidak menutup kemungkinan sektor lainnya seperti peternakan dan BP4K yang statusnya saat ini merupakan dinas tersendiri turut dilebur menjadi satu dengan Dinas Pertanian.

“Begitu juga dengan bidang yang memiliki skor rendah, seperti bidang kebudayaan dan pariwisata pada Dinas Budparpora. Bisa saja dua bidang ini nanti hanya sebatas kasi saja, tapi seperti yang saya katakan tadi hal ini kembali lagi pada kebijakan kepala daerah,” jelasnya.

Lalu bagaimana kepastian RPP pengganti PP 41 Tahun 2007, yang saat ini masih sebatas draft. Menurut Surakhmat, dari informasi yang telah diterimanya RPP tersebut telah final dan akan menjadi PP pada Maret ini.

“Jadi mengenai kepastian peleburan dan penghapusan SKPD seperti ESDM, akan diketahui pada Agustus mendatang bersamaan dengan perda tentang organisasi perangkat daerah,” tandasnya.

(zal)

#News1


kenali.co